Kejar Ketertinggalan IPM, Gubernur Norsan Sebut Program Paket A–C Masuk ke Perusahaan dan Posyandu

YoKalbar Pontianak — Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Ria Norsan menargetkan percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lewat perluasan akses pendidikan nonformal. Salah satu langkah strategis yang disampaikan dala

m pelantikan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat 2025–2030, yaitu mendorong program Paket A, B, dan C masuk ke lingkungan perusahaan hingga posyandu.

Dalam sambutannya, Ria Norsan menyoroti capaian IPM Kalbar yang pada 2025 tercatat sebesar 72,09, hanya naik 0,08 poin dari tahun sebelumnya dan masih berada di bawah rata-rata nasional, yakni 75,90. Kalbar juga tercatat tertinggal dibandingkan beberapa provinsi lain di Kalimantan.

Baca Juga: Tim Natal Nasional Bantu Distribusi Bantuan atas Instruksi Prabowo ke Sumut, Masjid Tampung Pengungsi dari Semua Umat

Baca Juga: Ria Norsan Pastikan Konsisten Anggarkan Bedah Rumah Tak Layak Huni

Salah satu faktor penyebab rendahnya IPM adalah masih tingginya angka penduduk yang belum menamatkan pendidikan menengah. “Masih ada 25 persen masyarakat Kalimantan Barat yang belum tamat SMA. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas gubernur dalam acara pelantikan di Pendopo Gubernur, pada Selasa, (20/11/2025).

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemprov meminta Dinas Pendidikan memperbanyak layanan Paket A, Paket B, dan Paket C, tidak hanya melalui pusat kegiatan belajar masyarakat, tetapi juga bekerja sama langsung dengan perusahaan. Contoh keberhasilan disebut telah berjalan di SMKN 1 Ketapang, yang menggandeng perusahaan untuk menghadirkan guru dan kurikulum pendidikan bagi para pekerja hingga mereka dapat mengikuti ujian kelulusan.

Model pendidikan berbasis kemitraan itu diharapkan diperluas oleh Dewan Pendidikan yang baru dilantik. Pemerintah juga mendorong posyandu di berbagai daerah untuk menjadi ruang belajar bagi ibu rumah tangga yang ingin menyelesaikan pendidikan paket C.

“Saya yakin Dewan Pendidikan yang baru ini adalah orang-orang hebat. Dengan gerak cepat, kita bisa meningkatkan jumlah lulusan SMA dan mendongkrak IPM lima tahun ke depan,” tambahnya.

Pemprov Kalbar memastikan bahwa percepatan akses pendidikan tidak boleh berhenti pada seremoni. Kolaborasi dengan kampus, perusahaan, dan masyarakat disebut menjadi kunci untuk menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh warga.