Yokalbar - DKPP baru saja mengadakan serangkaian kegiatan yang cukup penting, termasuk sosialisasi aplikasi SIETIK dan bedah buku yang menarik.
SIETIK sepertinya akan menjadi perangkat yang sangat bermanfaat dalam penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Integrasi data yang dilakukan oleh aplikasi ini bisa mempermudah pelaporan dan pemantauan proses penanganan kasus.
Baca Juga: Panwaslu Kecamatan Tebas Gelar Deklarasi Damai Pemilu 2024
Sementara itu, buku "Integritas Penyelenggara Pemilu" tampaknya memiliki dampak yang signifikan.
"Tujuan dari SIETIK ini adalah meningkatkan pelayanan pengaduan secara elektronik dan digitalisasi data perkara Kode Etik Penyelenggara Pemilu," kata pria yang akrab disapa Raka Sandi ini.
Melalui bedah buku tersebut, tokoh-tokoh seperti Rikard Bagun, Romo Benny Susatyo, dan Alfitra Salamm menyoroti pentingnya nilai-nilai etika dan keadilan dalam dunia politik.
Mereka menekankan bahwa buku ini bukan hanya sekadar kumpulan kata-kata, melainkan merupakan sebuah instrumen yang bisa mempengaruhi cara pandang dan tindakan kita terhadap penyelenggaraan pemilu.
Dari komentar yang disampaikan, terlihat bahwa mereka berharap buku ini tidak hanya menjadi bacaan biasa, melainkan dapat menjadi pemicu perubahan sikap dan tindakan yang lebih baik dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu.
Mereka juga menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap lembaga seperti DKPP, agar peran mereka dalam menjaga integritas pemilu semakin diperkuat.
Baca Juga: Bawaslu Tegakkan Aturan, 651 APK dan Bendera Dicabut di Singkawang
Kegiatan-kegiatan semacam ini bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat mengenai pentingnya integritas dan etika dalam penyelenggaraan pemilu. Bagaimana pendapatmu tentang inisiatif ini?
Artikel Terkait
2.830 Bilik Suara Pemilu 2024 Tiba Dini Hari di Gudang KPU Kota Singkawang
KPU Singkawang Koordinasi ke Lapas Bahas Partisipasi Pemilih di Lokasi Khusus
Anggaran Pemilu Dianggarkan Rp18 triliun, KPU-Bawaslu mengantongi Rp16 triliun
Hacker Bobol Data KPU, 204 Juta Data Di Jual Di Internet
Kronologi 204 Juta Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) Diduga Bocor