YOKALBAR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah menyiapkan tujuh helikopter dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketujuh helikopter ini merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diperuntukkan untuk membantu Pemerintah Provinsi Kalbar dalam menanggulangi bencana karhutla.
Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar Daniel mengatakan, bantuan helikopter ini diserahkan dari perwakilan BNPB dan diterima langsung oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar Ansfridus J. Andjoe di Lanud Supadio, Senin (19/8/2024) pagi.
"Sejak hari Minggu kemarin ada 7 unit helikopter yang diserahkan BNPB kepada Pemerintah Provinsi Kalbar yang terdiri dari 4 unit helikopter untuk water bombing dan 3 unit untuk patroli untuk Penanggulangan bencana di Kalbar," kata Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar Daniel di Posko Utama Penanganan Darurat Bencana, Senin (19/8/2024) petang.
Baca Juga: Teddy-Marjito Siapkan Program Unggulan Perlengkapan Sekolah Gratis untuk Masyarakat OKU
Daniel menuturkan, malam ini dilakukan briefing perdana untuk menentukan rencana kerja besok harinya yang dilaksanakan oleh satgas udara.
"Bantuan helikopter ini ada yang diperuntukkan untuk patroli dan water bombing, yang mana dalam briefing malam ini juga akan ditentukan penempatan helikopter patroli, terutama di daerah-daerah yang sulit diakses," ucap Daniel.
Sementara untuk helikopter water bombing, kata Daniel, akan diperuntukkan untuk mengatasi bencana kebakaran hutan lahan (karhutla) terutama di daerah yang rawan karhutla.
"Helikopter water bombing akan mengikuti di mana ada karhutla berdasarkan laporan patroli yang dilakukan oleh 3 helikopter patroli.," ujar Daniel.
Baca Juga: Alur Pembuatan Akun SSCASN CPNS 2024, Apa Saja Yang Perlu Di Siapkan
Daniel menjelaskan, status ke 7 helikopter ini hanya pinjam pakai dan semua operasi helikopter ini dibiayai oleh BNPB. Sementara Pemprov Kalbar hanya menggunakannya untuk Penanggulangan bencana.
"Untuk kontrak dan semua operasional yang dibiayai oleh pemerintah pusat, termasuk bahan bakar helikopter. Helikopter ini dipinjam pakai sampai berakhirnya status siaga bencana yang ditetapkan Pemprov Kalbar yaitu sampai 31 Oktober 2024," kata Daniel, menjelaskan.
Namun jika potensi karhutla masih tinggi, maka status pinjam pakai helikopter ini akan diperpanjang sampai tidak ada lagi karhutla. (*)
Artikel Terkait
8 juta Orang Indonesia Menjadi Diaspora di Luar Negeri
Peluang Bisnis di Benua Afrika, IAF Digelar di Bali
Perubahan Manajemen PERSEWANGI: Langkah Baru untuk Sepakbola Banyuwangi yang Lebih Gemilang
Alur Pembuatan Akun SSCASN CPNS 2024, Apa Saja Yang Perlu Di Siapkan
Teddy-Marjito Siapkan Program Unggulan Perlengkapan Sekolah Gratis untuk Masyarakat OKU