Pengamat: Posisi RI Sebagai Wakil Komandan ISF Jaga Gaza dari Kekuatan Asing

YOKALBAR — Pakar politik pertahanan dan keamanan Khairul Fahmi menyebut posisi Indonesia sebagai wakil komandan pasukan perdamaian Gaza, International Stabilization Force (ISF), sangat penting untuk mencegah Gaza dari pengaruh asing yang berpotensi mengganggu stabilisasi.

Ia mengatakan, dengan mengemban posisi wakil komandan, Indonesia memiliki pengaruh untuk menjaga dan memastikan tugas-tugas ISF tidak melenceng dari mandat utamanya, yakni menstabilkan kehidupan sipil di Gaza.

Di samping itu, sikap Indonesia yang selama ini konsisten mendukung Palestina memberi sinyal kuat bahwa stabilisasi Gaza melalui ISF akan mengedepankan prinsip hak menentukan nasib sendiri.

Baca Juga: Board of Peace Luncurkan Rencana Besar Perdamaian Gaza, Indonesia Jadi Aktor Kunci

“Dalam hal ini, Indonesia ingin memastikan stabilisasi Gaza tetap dipimpin oleh rakyat Gaza, bukan oleh kepentingan eksternal yang bersaing,” ujar Khairul dalam pernyataan tertulisnya dikutip Sabtu (21/2).

Ia melanjutkan, status diplomatik Indonesia dinilai meningkat setelah ditunjuk sebagai wakil komandan ISF. Namun, momentum ini tidak hanya perlu dilihat dari sisi prestise, tetapi juga dari sisi pengaruh strategis.

Dengan menduduki posisi tersebut, Indonesia memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan yang menentukan arah masa depan Gaza. Selain itu, posisi wakil komandan dinilai memberi ruang penting untuk memastikan standar profesional diterapkan secara merata.

Menurut Khairul, keuntungan ini relevan dengan kondisi Gaza yang mengalami kehancuran pascagencatan senjata dan membutuhkan stabilisasi sesegera mungkin. Melalui peran tersebut, Indonesia dapat mendorong ISF memulihkan Gaza sembari tetap menghormati hak-hak sipil warga Palestina.

“Langkah ini memberi ruang strategis bagi TNI untuk berada di jantung koordinasi operasi stabilisasi multinasional,” jelas Khairul, yang juga merupakan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) ini.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Gaza menyimpan berbagai risiko. Sisa elemen bersenjata, jaringan bawah tanah, dan kelompok penolak pelucutan senjata membuat operasi stabilisasi rentan terhadap provokasi.

Dalam konteks ini, Indonesia diingatkan untuk tetap berpegang pada tujuan awal, yakni bertugas dalam koridor nontempur seperti perlindungan sipil, pengawalan distribusi bantuan, dan dukungan rekonstruksi. Indonesia juga dapat menarik pasukan sewaktu-waktu apabila operasi dinilai melenceng dari prinsip kemanusiaan.

“Oleh karenanya, koordinasi dengan otoritas Palestina menjadi syarat tak terpisahkan dalam pengerahan ini. Pendekatan itu memastikan bahwa kehadiran ISF tidak dibaca sebagai proyek negara-negara besar,” jelas dia.