YOKALBAR - Festival HAM Nasional 2023 di Kota Singkawang dibuka secara resmi bersamaan dengan Hari Jadi Pembentukan Kota Singkawang yang ke-22.
Acara ini digelar dengan begitu meriah di halaman Kantor Wali Kota Singkawang pada Selasa 17 Oktober 2023.
Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson secara resmi membuka acara ini. Dalam sambutannya Harisson mengatakan pemerintah mendorong dilaksanakannya pemerintahan yang bertanggung jawab, baik secara hukum, sosial, lingkungan serta tetap mengdepankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.
“Untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berimbang dan berkelanjutan, di mana manusia adalah pusatnya,” kata Harisson.
Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintah“ yang salah satu misinya adalah “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance dan mewujudkan masyarakat yang tertib”.
“Oleh sebab itu, ini merupakan wujud kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5 HAM). Dalam upaya mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib,” katanya.
Baca Juga: Bakal Dihadiri 500 Peserta se-Indonesia, Festival HAM Nasional 2023 di Singkawang Dipastikan Meriah
Sementara itu, Ketua Komnas HAM RI Adnike Nova Sigiro mengungkapkan, seyogyanya hak asasi manusia harus dapat dipenuhi dan dilindungi. Karena didalam masyarakat apabila apabila tidak ada toleransi, tidak ada saling menghargai dan menghormati, maka kita tak dapat menjalankan roda ekonomi, menjalankan ibadah dan menjalankan aktivitas aktivitas lainnya. Oleh karenanya peran masyarakat dalam hak asasi manusia sangat penting.
“Kota Singkawang sudah punya modal yang sangat besar, tapi modal yang lain yang dibutuhkan tentu saja peran pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” katanya.
Bagi pemerintah kota perannya sangat penting karena mereka yang memberikan pelayanan pelayanan dasar langsung bagi ibu bapak sekalian.
Baca Juga: Kubu Raya dan Kota Pontianak Meraih Gelar Juara Di Kejurda Junior Voli Pantai
“Jadi kalau masyarakat toleran tetapi pemerintahnya tidak melakukan pekerjaannya maka hak asasi warga tidak terpenuhi. Jadi diperlukan kolaborasi antara warga dan pemerintah agar hak asasi dapat terpenuhi,” ujarnya.
Ia berharap agar semua lapisan masyarakat mendapatkan hak asasi manusia di seluruh Indonesia. Baik itu anak – anak untuk bisa sekolah, orang dewasa bisa bekerja, semua orang laki laki perempuan apapun agamanya, penyandang disabilitas, masyarakat adat, semua harus dapat menikmati hak asasi manusia.