PJ Gubernur Siap Dorong Pemajuan HAM di Kalimantan Barat

YOKALBAR -- Festival HAM 2023, yang bersanding dengan peringatan hari jadi Kota Singkawang yang ke-22, diselenggarakan di halaman Kantor Wali Kota Singkawang pada hari Selasa, 17 Oktober 2023. Pembukaan acara ini dilakukan oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson.

Dalam pidatonya, Harisson menekankan pentingnya pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, baik dalam aspek hukum, sosial, lingkungan, maupun dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

“Untuk mencapai pembangunan yang inklusif, seimbang, dan berkelanjutan, kita harus meletakkan manusia di pusatnya,” kata Harisson.

Baca Juga: Resmi Dibuka, Festival HAM Nasional 2023 di Kota Singkawang Dipenuhi Peserta Berpakaian Adat

Hal ini sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang berfokus pada "Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintah," dengan salah satu misi pentingnya adalah "Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance dan mewujudkan masyarakat yang tertib."

Harisson menegaskan, "Oleh sebab itu, ini adalah kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dalam menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia (P5 HAM), sebagai upaya untuk menciptakan kondisi daerah yang aman, damai, dan tertib."

Ketua Komnas HAM RI, Adnike Nova Sigiro, menggarisbawahi pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat. Ia mengingatkan bahwa tanpa toleransi, penghargaan, dan saling hormat-menghormati di antara warga, roda ekonomi sulit berputar, ibadah sulit dilakukan, dan aktivitas lainnya menjadi terhambat. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat signifikan dalam menjaga hak asasi manusia.

“Kota Singkawang telah memiliki aset berharga, tetapi kami juga memerlukan kontribusi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, kota, kabupaten, provinsi, dan pusat,” ujar Sigiro.

Sigiro menekankan bahwa peran pemerintah kota sangat penting karena mereka bertanggung jawab langsung dalam memberikan layanan dasar kepada masyarakat.

“Jika masyarakat toleran, namun pemerintah tidak menjalankan tugasnya, hak asasi warga tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan agar hak asasi manusia dapat tercapai,” ungkapnya.

Ia berharap agar semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia dapat menikmati hak asasi manusia, termasuk anak-anak yang bisa sekolah, orang dewasa yang bisa bekerja, tanpa memandang jenis kelamin, agama, atau status disabilitas. Masyarakat adat juga harus mendapatkan perlindungan hak asasi manusia yang layak.

“Kami berharap bahwa Kota Singkawang dan pemerintahnya akan menjadi contoh bagi kota-kota lain di seluruh Indonesia melalui Festival HAM 2023 dengan tema 'Bersatu dalam Memelihara Martabat Manusia Indonesia yang Adil, Toleran, dan Inklusif',” tambahnya.