9400 Pengusaha UMKM Kalbar Terima Sertifikasi Usaha

YOKALBAR PONTIANAK – Sebanyak 9.400 UMKM di Kalimantan Barat (Kalbar) mendapatkan fasilitasi legalitas dan sertifikasi usaha dalam Festival Perlindungan Usaha Mikro, sebuah program kolaboratif lintas kementerian yang pertama kali digelar di Indonesia.

Program ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat daya saing UMKM lokal, agar mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar.

Baca Juga: Temani Menteri UMKM di Kegiatan UMKM Menanjak dan UMKM Madani, Sekda Kalbar Yakin Naik Dunia Usaha Naik Kelas

Baca Juga: Gerakan Pangan Murah di Sambas, Gubernur Kalbar Minta Masyarakat Manfaatkan Sebaik Mungkin

Dalam acara yang berlangsung di Auditorium Universitas Tanjungpura, Pontianak, pada 12 Maret 2025, berbagai bentuk sertifikasi dan legalitas usaha diserahkan kepada pelaku UMKM. Rinciannya meliputi 1.000 Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Permodalan Nasional Madani (PNM), 300 Sertifikasi Halal yang difasilitasi oleh Bank Indonesia, 7.500 Sertifikasi Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta
350 Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 9 Sertifikasi Merek Dagang bagi pelaku usaha.

Tak hanya itu, dukungan keuangan juga diberikan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari berbagai bank, termasuk 200 debitur penerima KUR dari BPD Kalbar,dan bank lainnya seperti BNI, BRI, Mandiri yang diserahkan secara simbolis.

Perusahaan asuransi Askrindo turut serta dengan memberikan perlindungan usaha bagi UMKM, sementara BPJS Ketenagakerjaan memastikan pelaku usaha mendapatkan perlindungan sosial.

Kolaborasi Lintas Kementerian, UMKM Kalbar Makin Tangguh

Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk sinergi konkret antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai lembaga keuangan dan perbankan.

Inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam mendukung sektor usaha kecil.

“Ini bukan sekadar program seremonial, tapi langkah nyata agar UMKM mendapatkan kepastian legalitas, akses pasar, dan perlindungan yang lebih baik. Dengan legalitas yang kuat, UMKM Kalbar bisa lebih percaya diri bersaing, bahkan hingga ke pasar internasional,” ujar Maman.

Pemilihan Kalbar sebagai provinsi pertama untuk pelaksanaan program ini juga memiliki makna strategis. Sebagai daerah perbatasan yang menjadi pintu masuk produk luar negeri, Kalbar dijadikan simbol afirmasi terhadap produk dalam negeri.

“Kami ingin menunjukkan keberpihakan nyata pada UMKM lokal. Legalitas yang diberikan ini bukan hanya sebatas dokumen, tapi kunci untuk memperluas peluang usaha mereka,” tambah Maman.

Festival ini menjadi awal dari program yang akan dilaksanakan di 18 provinsi lain dalam waktu dekat.