Gubernur Ria Norsan: Bangun Kalbar dari Desa untuk Masa Depan

Yokalbar, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmennya untuk membangun Kalbar dari desa sebagai fondasi utama menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Hal ini disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik, Rancangan Awal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang digelar di Gedung Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Jumat 21 Maret 2025.

“Kita sudah memiliki lebih dari seribu desa mandiri, tetapi IPM kita masih tertinggal di urutan kelima di Kalimantan. Bahkan, kita masih di bawah Kalimantan Utara yang baru lahir. Ini tantangan besar yang harus kita atasi bersama,” kata Ria Norsan.

Baca Juga: Cuti Bersama dan Libur Lebaran, BPJS Kesehatan Siapkan Care Center

Baca Juga: Ria Norsan dan Krisantus Sambangi Korban Banjir Ambawang, Normalisasi Sungai Akan Dilakukan

Sebagai langkah nyata, Gubernur Kalbar menginisiasi program “Gema Membangun Desa”, di mana jajaran pemerintahan akan turun langsung ke desa, menginap, serta memberikan pelayanan publik di tempat. Program ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat desa dan memastikan pembangunan merata hingga ke pelosok.

“OPD harus siap, kita akan menginap di desa, mendengar langsung kebutuhan masyarakat, dan memberikan pelayanan di lokasi. Dengan membangun dari desa, kita harapkan IPM Kalbar bisa meningkat dan tidak lagi tertinggal,” tambahnya.

Selain fokus pada desa, RPJMD Kalbar 2025-2029 juga menitikberatkan pada tujuh prioritas utama, di antaranya percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, transformasi ekonomi hijau dan biru, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Dari sisi ekonomi, meskipun Kalbar menghadapi tekanan deflasi selama tiga bulan berturut-turut di tahun 2024, pertumbuhan ekonomi tetap mencapai 4,68 persen, meningkat dari tahun sebelumnya. Namun, angka ini masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 5,03 persen.

Selain itu, Gubernur juga menyoroti tingkat ketimpangan ekonomi yang masih perlu diperbaiki. “Gini, rasio kita memang turun dari 0,321 menjadi 0,31, tapi perubahan kecil ini menunjukkan bahwa kita masih harus bekerja keras untuk mengurangi ketimpangan ekonomi secara signifikan,” tegasnya.

Ria Norsan menegaskan bahwa pembangunan Kalbar harus dilakukan secara sinergis dan terencana, sesuai dengan visi nasional dan daerah. “Tidak ada visi dan misi perangkat daerah. Yang ada hanya visi dan misi daerah yang harus kita wujudkan bersama,” tutupnya.

Dengan strategi pembangunan berbasis desa dan fokus pada pemerataan, Kalimantan Barat kini menatap lima tahun ke depan dengan optimisme, berupaya keluar dari bayang-bayang dan menjadi provinsi yang lebih maju, adil, dan berdaya saing di tingkat nasional.