Gubernur Norsan: Perhutanan Sosial Jadi Langkah Konkret Atasi Kemiskinan dan Konflik Lahan

YoKalbar, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan Program Perhutanan Sosial merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengatasi kemiskinan desa dan konflik tenurial yang masih terjadi di kawasan hutan. Hal ini disampaikan dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Kalbar dan Mitra Pembangunan di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin, 5 Mei 2024.

“Perhutanan sosial bukan hanya soal kehutanan, ini soal akses, soal kesejahteraan, dan soal penyelesaian konflik,” kata Norsan.

Hingga akhir 2024, Kalbar telah mencatat 271 persetujuan pengelolaan perhutanan sosial seluas 701 ribu hektare, tersebar di 12 kabupaten dan melibatkan lebih dari 80 ribu kepala keluarga. Kalbar menjadi provinsi dengan capaian perhutanan sosial terbesar kedua secara nasional, setelah Papua Selatan.

Baca Juga: Fakta Tentang Ed yang Diduga Membakar Rumah Sendiri di Pontianak

Baca Juga: Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Literasi Investasi Syariah Digital Pontianak

Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga tata kelola yang baik dalam isu perdagangan karbon. Ia meminta agar masyarakat tidak keliru dalam memahami potensi jasa lingkungan dari areal perhutanan sosial. “Ini peluang ekonomi baru, tapi harus diatur dengan benar,” tambahnya.

Kalbar juga berhasil mengamankan pendanaan dari Green Climate Fund (GCF) sebesar 59,5 juta Euro atau hampir Rp1 triliun untuk program mitigasi perubahan iklim, termasuk pengembangan perhutanan sosial di lima kabupaten prioritas.

Dalam mendukung promosi produk, Pemprov telah membangun Galeri Hasil Hutan dan mengimbau agar semua OPD menggunakan produk lokal seperti kopi, madu, tengkawang, dan produk pangan hutan dalam kegiatan resmi.

“Kita harus satu suara, satu sistem. Jangan sampai kelompok masyarakat jalan sendiri-sendiri lalu kehilangan kekuatan tawar di pasar,” tegasnya.