– Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar dalam menyukseskan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Ketua Bidang I TP PKK Provinsi Kalbar, Donata Dirasig Krisantus Kurniawan, pada kegiatan penyerahan bantuan RTLH yang berlangsung di dua lokasi, yakni Desa Kuala Dua, Kabupaten Kubu Raya dan Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Jumat (19/12/2025).
“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Perkim Provinsi Kalimantan Barat dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat terkait penyediaan dan pemanfaatan data RTLH bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalbar,” ujar Donata.
Ia mengungkapkan, program RTLH menunjukkan tren yang sangat positif. Pada tahun 2024, sebanyak 12 kabupaten/kota masing-masing menerima bantuan perbaikan untuk 10 unit rumah dengan nilai Rp20 juta per unit.
“Untuk tahun anggaran 2025, program RTLH dipastikan berlanjut dengan peningkatan yang signifikan. Cakupan tetap meliputi 12 kabupaten/kota dengan kuota 10 rumah per daerah, atau total 140 unit pada tahap awal. Selain itu, nilai bantuan meningkat menjadi Rp30 juta per unit, naik Rp10 juta dari tahun sebelumnya,” jelasnya.
Istri Wakil Gubernur Kalbar tersebut juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada TP PKK Kabupaten Kubu Raya serta para kader PKK di tingkat desa dan kecamatan yang berperan aktif dalam pendataan calon penerima bantuan.
“Pendataan hingga penyerahan bantuan bukanlah hal yang mudah. Tantangan geografis dan keterbatasan data sering dihadapi. Namun berkat keikhlasan dan dedikasi para kader PKK, bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran,” tuturnya.
Melihat dampak nyata program RTLH, TP PKK Provinsi Kalbar mengusulkan agar kerja sama strategis dengan Dinas Perkim Provinsi Kalbar diperpanjang. Mengingat masa kerja sama yang akan berakhir pada 2026, TP PKK berharap kolaborasi tersebut dapat diperpanjang menjadi lima tahun ke depan.
“Bantuan RTLH ini diharapkan tidak hanya dilihat sebagai bantuan fisik, tetapi sebagai stimulan bagi keluarga penerima manfaat untuk hidup lebih sehat, layak, dan sejahtera. Sinergi pemerintah dan PKK membuktikan bahwa validasi data dari akar rumput mampu menghasilkan kebijakan publik yang tepat sasaran,” tambahnya.
