Lalu apa solusi konkretnya?
Bukan sekadar slogan.
Bukan sekadar rapat.
Bukan sekadar spanduk.
Pertama: berhenti berburu angka, mulai berburu alasan.
Jangan hanya mendata:
“ATS: 1 orang.”
Tetapi cari akar masalahnya:
* ATS karena ekonomi
* ATS karena perundungan
* ATS karena bekerja
* ATS karena trauma
* ATS karena ketidaksesuaian metode belajar
* ATS karena kondisi keluarga
Karena obat sakit kepala dan sakit perut tidak pernah sama.
Anak juga demikian.
Kedua: bentuk Tim Jemput Harapan.
Bukan sekadar tim pendataan.
Libatkan:
* guru
* pekerja sosial
* psikolog atau konselor
* tokoh masyarakat
* pemuda setempat
* OPD terkait
Mereka tidak datang membawa setumpuk formulir.
Mereka datang membawa percakapan.
Kadang satu pertanyaan sederhana:
“Apa yang membuatmu berhenti?”
lebih berharga daripada seratus lembar laporan.
Ketiga: ubah wajah pendidikan nonformal.
Mari jujur.
Bagi sebagian anak, istilah PKBM sering terdengar seperti tempat cadangan.
Padahal seharusnya tidak demikian.
Mengapa tidak membangun model yang lebih hidup?
* Rumah Karya Digital
* Bengkel Belajar Otomotif
* Akademi Kuliner Muda
* Studio Multimedia
* Sekolah Sambil Produksi
* Kelas Wirausaha Muda
Karena anak lebih mudah datang kepada mimpi daripada kepada administrasi.
Keempat: belajar sambil menghasilkan.
Banyak anak bekerja bukan karena membenci pendidikan.
Mereka bekerja karena hidup menunggu uang hari ini, bukan teori lima tahun lagi.
Buat pola:
3 hari praktik kerja
2 hari pembelajaran
Atau kelas malam dan akhir pekan.
Biarkan anak membantu keluarga sambil tetap belajar.
Karena bagi sebagian anak, pilihan antara sekolah atau makan bukan teori. Itu kenyataan.
Tetapi di sinilah muncul pertanyaan yang lebih sulit:
“Kalau kita membuat Rumah Karya, Bengkel Belajar, atau Sekolah Sambil Produksi, apakah negara mengakuinya?”
Pertanyaan itu penting.
Karena di negeri ini, ide bagus kadang belum dianggap ada sebelum memiliki stempel, nomor surat, dan tanda tangan.
Kita tidak bisa hanya mengandalkan semangat.
Semangat menggerakkan orang.
Tetapi administrasi menggerakkan sistem.
Maka solusi ATS tidak boleh berhenti pada niat baik.
Harus masuk ke mesin birokrasi.
Pertama, masukkan ke Peraturan Wali Kota dan Rencana Aksi Daerah.
Jangan hanya menulis:
“Penanganan ATS dilakukan secara terpadu.”
Tetapi tulis secara rinci:
* model pendidikan fleksibel
* pembelajaran malam dan akhir pekan
* pendidikan berbasis keterampilan
* pendampingan psikososial
* mekanisme rujukan lintas OPD
Karena jika tertulis, program mempunyai umur panjang.
Kalau hanya lisan, program sering pensiun lebih cepat daripada pejabatnya.
Kedua, klasifikasikan ATS berdasarkan penyebabnya.
Misalnya:
* ATS-E (Ekonomi)
* ATS-B (Bullying)
* ATS-P (Pekerja Anak)
* ATS-T (Trauma)
* ATS-K (Kondisi khusus)
Karena negara tidak bisa mengobati semua masalah dengan satu resep.
Ketiga, bangun dashboard bersama lintas OPD.
Disdik melihat pendidikan.
Dukcapil melihat identitas.
Dinsos melihat kondisi sosial.
Bappeda melihat perencanaan.
Satpol PP membantu penjangkauan.
Jangan sampai satu anak didatangi lima instansi dengan lima formulir berbeda.
Negara harus hadir sebagai satu tim, bukan rombongan.
Keempat, akui kemampuan anak bukan hanya ijazah.
Berikan ruang administratif untuk:
* sertifikat keterampilan
* portofolio karya
* rekam jejak magang
* kompetensi kerja
Karena mungkin seorang anak belum punya ijazah, tetapi sudah mampu memperbaiki motor, menjahit, membuat desain, atau mengelola usaha kecil.
Kemampuan seperti itu jangan dibiarkan menjadi bakat liar tanpa pengakuan.
Sebab sesungguhnya masalah ATS bukan cerita tentang anak yang meninggalkan sekolah.
Kadang ini cerita tentang orang dewasa yang terlalu lama memakai peta lama untuk membaca dunia yang sudah berubah.
Dan mungkin pertanyaan terbesar hari ini bukan:
“Bagaimana mengembalikan anak ke sekolah?”
Melainkan:
“Bagaimana menghadirkan sekolah ke dalam kehidupan anak?”
Karena kebangkitan pendidikan tidak dimulai ketika gedung dibangun.
Ia dimulai ketika seorang anak berkata:
“Saya mau belajar lagi.”
