YOKALBAR - Pemerintah Kalimantan Barat sedang getol-getolnya berusaha untuk meminimalisir konflik antara Pemerintah dengan masyarakat yang berlanjut hingga ke jalur pengadilan.
Hal ini diperlihatkan dengan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Bantuan Hukum se-Kalimantan Barat yang digelar di Kantor Wali Kota Singkawang pada Senin (27/5) pagi.
Rakor bertajuk "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi" dihadiri oleh Camat dan Lurah se-Kota Singkawang serta beberapa Lurah dan Kepala Desa dari berbagai daerah di Kalbar.
Baca Juga: KSU dan KSP Jadi Target Kabupaten Baru Calon Bupati Sambas
Sejumlah Narasumber kredibel juga dihadirkan dalam Rakor ini, yaitu Kepala Biro Hukum Kalbar, Abussamah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Drs. Eva Gantini, Ketua PMIH Untan Pontianak, Dr. Hermansyah serta Kabag Bankumham Kalbar, A. Manaf.
Pembahasan Rakor tersebut mengerucut pada peran Pemerintah dalam menangani konflik dengan masyarakat atau konflik antara masyarakat dengan masyarakat malalui tahap mediasi sehingga tidak harus sampai ke tahap Pengadilan.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Kalbar, Dra. Linda Purnama menyebutkan kegiatan ini menjadi upaya untuk membantu memaksimalkan peran Pemerintah dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu di Kalimantan Barat.
Baca Juga: Calon Bupati Sambas Misni Komitmen Perjuangkan Pemekaran Daerah
"Jadi kami (Pemerintah) berupaya memitigasi dalam penyelesaian permasalahan terkait hukum yang dialami masyarakat," terang Dra. Linda.
Linda sendiri menilai bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten di Kalbar ini sudah memuaskan.
Namun, Pemerintah, kata Linda, ingin lebih menyetuh kepada masyarakat yang tidak mampu sehingga digelarlah Rakor Bantuan Hukum ini untuk membahas langkah-langkah yang tepat.
Baca Juga: Maju Pilkada, Misni Usung Tema Pemekaran Daerah
"Kita mengedepankan supaya masyarakat yang tidak mampu itu memperoleh keadilan hukum," pungkasnya. (*)