“Evaluasi ini penting sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan pemilu yang demokratis, transparan, dan akuntabel,” kata Bahtra.
Dikatakannya lagi bahwa Pilkada 2024 merupakan momentum strategis dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, sehingga perlu dilakukan kajian dan refleksi terhadap keberhasilan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Baca Juga: FORUM KONSULTASI PUBLIK RKPD PROVINSI KALBAR : UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALBAR
“Hasil dari kunjungan ini akan menjadi referensi bagi DPR RI dalam menyusun kebijakan, regulasi, dan pengawasan yang lebih efektif terhadap pemilu mendatang, sehingga proses demokrasi di Indonesia semakin kuat, inklusif, dan berintegritas,” ujarnya.
Bahtra menuturkan dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, perbaikan dalam regulasi, transparansi, serta pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan agar Pilkada mendatang dapat berlangsung lebih adil, demokratis, dan terpercaya.
“Evaluasi ini akan menjadi bahan rekomendasi bagi DPR RI dalam menyusun kebijakan yang lebih baik untuk penyelenggaraan pemilu di masa mendatang,” tuturnya.
Bahtra berharap Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait pelaksanaan Pilkada 2024 di Kalimantan Barat, mulai dari aspek penyelenggaraan, regulasi, pengawasan, hingga permasalahan yang dihadapi.
“Melalui kunjungan ini, Komisi II DPR RI dapat mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala dalam penyelenggaraan Pilkada serta memperoleh masukan langsung dari para pemangku kepentingan, baik penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, peserta pemilu, aparat keamanan, maupun masyarakat,” tutupnya.