YOKALBAR Pontianak - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat menyoroti masih kurangnya perahu karet di sejumlah kabupaten dan kota dalam upaya penanggulangan bencana banjir. Kekurangan ini dinilai menghambat proses evakuasi saat banjir terjadi di berbagai wilayah.
Kasatgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel, mengungkapkan bahwa penyediaan peralatan seperti perahu karet seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun kota.
"Yang menjadi prioritas pemerintah daerah sebetulnya untuk penanganan banjir adalah penyediaan peralatan penanggulangan, antara lain perahu karet. Karena setiap kali banjir, seperti yang terjadi di Sanggau, Landak, Ketapang, bahkan di Kota Pontianak, yang menjadi persoalan itu adalah kurangnya perahu karet," ujar Daniel, Kamis (15/5).
Baca Juga: Erlina : Tak Hanya Butuh Diajarkan, Anak-anak juga Harus Direngkuh
Ia mendorong pemerintah daerah untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), agar tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Dalam kejadian bencana yang kita alami beberapa bulan lalu, personel dari BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat cukup siap. Tapi peralatannya, seperti perahu karet, sangat minim. Ini yang membuat proses evakuasi tidak optimal,” jelasnya.
Daniel menyarankan agar setiap kabupaten setidaknya memiliki 20 unit perahu karet yang siap pakai dan dalam kondisi baik.
"Kalau hanya satu, dua, atau tiga perahu tidak akan cukup, karena masyarakat yang harus dievakuasi bisa mencapai ribuan. Selain itu, logistik juga harus diakomodir dalam APBD, karena ini menjadi faktor penting dalam penanganan bencana," tambahnya.
BPBD Kalbar berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya banjir yang kerap melanda wilayah Kalimantan Barat.