YoKalbar Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat langkah pengendalian inflasi sekaligus menjaga ketahanan pangan.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Selasa (2/9/2025). Norsan hadir bersama Sekretaris Daerah dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalbar.
Baca Juga: Polda Kalbar Gagalkan Penyelundupan 8 Kg Sabu di Jalur Malindo, Dua WNA Asal Malaysia Ditangkap
Baca Juga: Ferdinan Syolihin Apresiasi Panitia Penyelanggara Sukses Gelar Kejuaraan Bola Voli PBVSI Cup 2025
Dalam arahannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya peran kepala daerah menjaga inflasi agar tidak membebani masyarakat. “Inflasi harus kita kendalikan bersama. Pemerintah daerah punya peran penting, terutama dalam menjaga ketersediaan bahan pokok dan distribusi,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa produksi pangan nasional saat ini dalam kondisi surplus lebih dari 3 juta ton. Ia menekankan pentingnya percepatan swasembada pangan di daerah serta pemberdayaan masyarakat melalui koperasi desa.
Menindaklanjuti hal itu, Pemprov Kalbar telah menjalankan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Bulog. Program ini mendapat respons positif karena membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
“Gerakan Pangan Murah terbukti meringankan beban masyarakat. Kami optimis dengan langkah-langkah ini Kalbar bisa ikut menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Norsan.
Ia menegaskan, sinergi lintas sektor dan implementasi program strategis menjadi kunci menjaga inflasi tetap terkendali.
“Kami berharap langkah proaktif ini tidak hanya menstabilkan harga, tapi juga memperkuat ekonomi daerah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Barat,” tegasnya.