YOKALBAR – Anggota Komisi XII sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., menilai keberadaan sumur minyak masyarakat atau sumur rakyat telah menunjukkan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi minyak nasional. Karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat pembinaan dan pendampingan agar potensi tersebut dapat berkembang dan berkontribusi bagi ketahanan energi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Cornelis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala SKK Migas dan 10 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terbesar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Berdasarkan data yang dipaparkan SKK Migas, hingga Mei 2026 terdapat 10 kerja sama produksi sumur minyak yang melibatkan BUMD, koperasi, dan UMKM yang telah berproduksi di Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah. Produksi harian dari sumur masyarakat tersebut telah mencapai sekitar 1.500 barrel oil per day (BOPD) dan menunjukkan tren yang terus meningkat.
Baca Juga: Beredar Video Diduga Prihantini Klarifikasi dan Minta Maaf, Akui Catut Nama Teman Sendiri di Riset
Menurut Cornelis, capaian tersebut menunjukkan bahwa sumur rakyat tidak lagi dapat dipandang sebagai aktivitas ekonomi skala kecil saja. Dengan tata kelola yang tepat, sektor ini dapat menjadi salah satu sumber tambahan produksi nasional di tengah tantangan penurunan produksi alamiah dari lapangan-lapangan migas yang sudah matang.
“Produksi 1.500 BOPD dari sumur masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional. Potensi ini harus dikelola dan dikembangkan dengan baik sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah maupun negara,” ujar Cornelis.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa para pengelola sumur rakyat masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari keterbatasan permodalan, teknologi produksi yang sederhana, hingga standar keselamatan kerja yang belum memadai. Ia memandang sumur masyarakat memerlukan beberapa hal seperti pendampingan teknis, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta akses pembiayaan yang lebih mudah.
“Yang dibutuhkan sumur masyarakat saat ini adalah akses teknologi yang lebih baik, pelatihan keselamatan kerja, dukungan permodalan, dan kepastian tata niaga agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan secara profesional dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal,” tegasnya.
Baca Juga: Daftar 12 Pemain Timnas Voli Putri Indonesia U-18 untuk AVC Championship 2026 Resmi Diumumkan
Cornelis menilai langkah pemerintah melalui implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 merupakan kebijakan yang tepat untuk mengintegrasikan aktivitas sumur rakyat ke dalam sistem tata kelola migas nasional. Kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan produksi, memperbaiki keselamatan operasi, memperkuat perlindungan lingkungan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah penghasil minyak.