YOKALBAR - Tingginya inflasi di Kota Singkawang membuat Ketua Komisi II DPRD Singkawang, Muhammadin memberi tanggapan "pedas" terhadap Pemerintah Kota Singkawang.
Muhammadin menyebutkan, Komisi II menilai Pj Wali Kota Singkawang, Sumastro tidak mampu memonitoring instansi di jajaran Pemerintah Kota Singkawang untuk mengendalikan inflasi.
"Ini komisi II ini saatnya bicara PJ tak mampu memonitor instansi di bawahnya untuk menekan inflasi. Dibandingkan tahun 2022, Singkawang jadi contoh menekan inflasi cukup signifikan," ucap Muhammadin.
Baca Juga: Miris, Sejoli di Singkawang Terjaring Razia, Si Pria Idap Sifilis, Si Wanita Biasa Open BO
Pemerintah Kota Singkawang, lanjutnya, dengan peralihan kepemimpinan saat ini, harusnya mampu menekan inflasi.
Paling tidak, Muhammadin berharap Pemkot mampu untuk menstabilkan inflasi, bukan sebaliknya.
"Justru inflasi di Singkawang pada peringkat pertama, kita lihat tahun 2022 dulu, kita cukup berbangga, dalam saat pemulihan ekonomi terdampak Covid 19 saja, kita mampu menjadi contoh," ungkapnya.
Namun, di tahun 2023 ini, bahkan ketika akan menghadapi Idul Fitri, Pemerintah Kota Singkawang, kata Muhammadin, malah tidak mampu untuk menjaga itu semua.
"Harapan kita Penjabat Walikota harus didukung oleh dinas teknis dan saling sejalan agar berdampak baik pada seluruh aspek ekonomi," harapnya.
Seperti diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar, pada Maret 2023, Kota Singkawang alami inflasi Year on Year (YoY) sebesar 5,41 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,66.
Baca Juga: Miris, Sejoli di Singkawang Terjaring Razia, Si Pria Idap Sifilis, Si Wanita Biasa Open BO
Angka ini menjadikan Kota Singkawang mengalami peningkatan inflasi tertinggi, mengalahkan Kota Pontianak dengan persentase inflasi yoy 5,04 dan Sintang dengan persentase inflasi yoy 4,60 persen. (*)