Bawaslu Petakan Wilayah Rawan

YOKALBAR JAKARTA - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan pemetaan kerawanan menjadi basis data Bawaslu untuk menyusun program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilihan.

Pemetaan kerawanan pemilihan bertujuan melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi kerawanan pemilihan tahapan pencalonan, kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan 2024.

Baca Juga: Anggota Bawaslu Berikan Kiat Pengawasan, Salah satunya Catatan Kritis

Baca Juga: Gambir Singkawang Akhirnya Dialiri Listrik, Jadi Hadiah Kemerdekaan Indonesia

“Pemetaan kerawanan yang telah dibuat ini datanya berasal peristiwa yang telah berjalan, lalu kita bagi berdasarkan indikator yang ada berdasarkan bobot nilai, informasi ini menjadi kewajiban Bawaslu untuk menyebarluaskan ke masyarakat,” ungkap dia dalam Dialog Nasional Keagamaan dan Kebangsaan bertemakan Pengarusutamaan Moderasi Beragama, di Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Lolly mengatakan penting bagi semua pihak untuk memahami potensi kerawanan yang dapat mengganggu proses pemilihan yang demokratis.

“Pada tahun 2024 ini Bawaslu menyusun pemetaan kerawanan pemilihan kepala daerah berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah diluncurkan, dengan cara membidik potret pilkada sebelumnya ditambah pemilu yang baru saja kita lewati,” ujarnya.

Lebih lanjut, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas ini mengungkapkan daerah yang berhasil dipetakan dengan kategori rawan tinggi yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur dan Sulawesi Tengah.

Perempuan asal Cianjur ini mengingatkan moderasi beragama dan kesiapsiagaan terhadap potensi kerawanan pemilihan adalah dua hal yang saling berkaitan dalam menjaga keutuhan dan keberagaman bangsa Indonesia.

Terakhir Lolly juga mengajak semua pihak untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses pemilihan, "Kita harus bersama-sama menjaga kedamaian, keberagaman, dan demokrasi di negeri ini," ucapnya.

Sebagai informasi dialog nasional ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat dari tim Bina Paham se-Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Elbukhari Institute, FKAAI, MPRK UGM, Lakpesdam, Masyarakat Islam, PBNU, Inklusif, dan Maarif Institute.