7. Asas hukum internasional yang mempunyai kekuatan eksteritorial adalah . . . .
A. asas kebangsaan
B. asas teritorial
C. asas kepentingan umum
D. reciprioritas
E. asas kenegaraan
8. Kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa pengawasan lembaga peradilan dilakukan oleh dua lembaga
Hal tersebut tercantum dalam ....
A. UU No. 48 tahun 2007
B. UU No. 48 tahun 2009
C. UU No. 18 tahun 2009
D. UU No. 18 tahun 2000
E. UU No. 24 tahun 2000
9. Fungsi Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi.
A. Filter bagi masuknya budaya asing
B. Sumber budaya bangsa
C. Petunjuk pelaksanaan peraturan
D. Sumber hukum yang berlaku
E. Ciri dan karakteristik bangsa
10. Usaha bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan tidak hanya dilakukan lewat organisasi, tetapi juga melalui lembaga pemerintah kolonial Belanda, yaitu . . . .
A. Dewan Perwakilan Rakyat
B. Volksraad
C. Konstituante
D. Parlemen di Negeri Belanda
E. Jajahan Kementerian
11. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.
Ciri-ciri hukum perdata adalah sebagai berikut, kecuali. . . .
A. mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan negara yang mengatur tata tertib masyarakatnya
B. mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain
C. mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris
D. korban pelaku sebagai penggugat
E. tersangka berlaku sebagai tergugat
12. Upaya Indonesia memperbaiki tata kelola sumber daya alam melalui moratorium izin perikanan di laut dan izin kehutanan perlu diperbaiki. Langkah itu perlu segera dilakukan mengingat masing-masing kebijakan pemerintah akan berakhir dalam 1-2 bulan mendatang. "Moratorium tak hanya untuk Indonesia, tetapi juga komitmen bagi dunia global," Kata Rizal Gamar, Country Director The Nature Concervacy-Indonesia di Jakarta. Saat ini, ancaman global perubahan iklim nyata itu bisa semakin parah ketika hutan tropis Indonesia tak dikelola dengan baik.
Di hutan, masih banyak tumpang tindih perizinan, pembalakan liar, dan konflik sosial. Di sektor perikanan tangkap, pencurian dan eksploitasi ikan membuat sebagian perairan Indonesia ada penangkapan berlebih. selama ini, perairan Indonesia menyuplai kebutuhan ikan di berbagai belahan dunia. Namun, sumber daya laut dan hutan yang menjadi modal alam Indonesia itu belum dimanfaatkan berkelanjutan. Pemerintah merespon kondisi itu dengan kebijakan moratorium izin kehutanan di hutan alam primer dan gambut sejak 2011 yang akan berakhir Mei 2015. Lalu, November 2014, Menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti menghentikan sementara izin perikanan tangkap yang berakhir April 2015. "Moratorium kehutanan belum dilakukan efektif. Namun, sayang kalau moratorium dihentikan, mengingat usahanya sudah sangat besar," kata Herlina Hartanto, Direktur Terestrial TNC Indonesia. ia berharap moratorium kehutanan dilanjutkan dengan tata ruan maupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Selain itu, dalam negosiasi global dan konferensi PBB untuk perubahan Iklim (UNFCCC), moratorium kehutanan merupakan salah satu komitmen Indonesia dalam mencapai penurunan emisi 26-41 persen. "Moratorium kesempatan pemerintah mengatasi kerusakan hutan dan meningkatkan citra pemerintah," katanya.
Di sektor perikanan, Direktur Perikanan Berkelanjutan TNC Indonesia Peter Mous mengatakan, langkah moratorium izin perikanan tangkap oleh Menteri Susi sukses membawa efek kejut. "Moratorium memang dibutuhkan untuk melindungi. Kemudian, harus ada metode efektif yang tak keras, tetapi stok ikan bisa pulih," katanya. Moratorium perizinan diberlakukan bagi izin kapal besar berbobot lebih dari 30 gross ton. Selama moratoriumkapal ikan eks asing, pemerintah memverifikasi kapal-kapal itu.
(Sumber: Kompas, disesuaikan seperlunya)
Istilah emisi pada bacaan dia atas sama artinya dengan . . . .
A. pencemaran
B. perpaduan
C. perusakan
D. gas buang
E. pancaran