Para pengusaha berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi yang konstruktif tanpa menghambat pelaksanaan pembangunan di Papua Tengah.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan Himpunan Pengusaha Orang Asli Papua Papua Tengah.
Redaksi akan memperbarui informasi apabila tanggapan resmi dari pihak terkait telah diterima.