Para pengusaha berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi yang konstruktif tanpa menghambat pelaksanaan pembangunan di Papua Tengah.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan Himpunan Pengusaha Orang Asli Papua Papua Tengah.
Redaksi akan memperbarui informasi apabila tanggapan resmi dari pihak terkait telah diterima.
Artikel Terkait
Kilas Balik Curhatan Nanik Deyang Sebelum Digantikan Sudaryono di Kursi Kepala BGN: Pegang Uang, Trauma Akut!
4 Poin Sesal Keluarga Pejabat Gayo Lues usai Terciduk Flexing di Medsos: Akui Tak Beretika hingga Akhirnya Pamit Mundur
Dasco Bersama Pimpinan DPR RI Tampung Aspirasi Jelang Finalisasi Perpres, Jawab Ketidakpastian Regulasi Ojol
Audit BPKP dalam Perkara Korupsi Disorot, Evaluasi Menyeluruh Mendesak
Kronologi Video Viral Oknum ASN Guru di Tanjungbalai, Digeruduk Warga Usai Diduga Lecehkan Siswanya