YOKALBAR – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa DPR RI terus melakukan pengawasan dan koordinasi terkait persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk status PPPK paruh waktu serta aspirasi guru PPPK yang ingin beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Dasco mengatakan, DPR RI telah beberapa kali menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan masyarakat terkait persoalan PPPK di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Menurutnya, pembahasan mengenai persoalan tersebut kini telah memasuki tahap finalisasi. DPR RI berupaya memastikan berbagai aspirasi dan persoalan yang muncul dapat memperoleh penyelesaian yang tepat.
“Pembahasan sudah sampai tahap finalisasi,” kata Sufmi Dasco Ahmad.
Pembahasan tersebut mencakup sejumlah isu penting, di antaranya mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang menginginkan perubahan status menjadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, serta keberadaan guru pada satuan pendidikan lainnya.
Selain guru PPPK di lingkungan Kemendikdasmen, pembahasan juga mencakup guru madrasah negeri dan guru taman kanak-kanak (TK). Hal ini menjadi bagian dari perhatian DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan kepegawaian.
Dasco menegaskan bahwa DPR RI akan terus mengawal proses pembahasan hingga mencapai keputusan final. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap status dan masa depan para guru yang selama ini mengabdi melalui skema PPPK.
Persoalan PPPK paruh waktu dan keinginan guru PPPK menjadi PNS menjadi perhatian luas karena berkaitan langsung dengan kepastian status kepegawaian serta keberlanjutan pengabdian tenaga pendidik di Indonesia.