Pemprov Kalbar Raih Prestasi Reformasi Birokrasi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini secara langsung menyerahkan Apresiasi Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) kepada Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. di Holding Room Kementerian PANRB Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Penyerahan Apresiasi Capaian Indeks RB ini dalam kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi.

Seperti diketahui, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025-2029 dalam rangka mengawal perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, maka dari itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan serangkaian proses evaluasi kebijakan pada bidang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, salah satunya pada aspek reformasi birokrasi.

Kemudian hasil dari evaluasi tersebut akan disampaikan kepada masing-masing instansi pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan kedepannya. Hal ini sejalan dengan amanat pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.   

Gubernur Kalimantan Barat, H. Ria Norsan  menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan ini dengan harapan kinerja Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus meningkat.

"Jadi kita ada 5 provinsi di wilayah Kalimantan yang mendapatkan penilaian terbaik salah satunya Kalimantan Barat dengan kategori tertinggi untuk wilayah Kalimantan," ungkap Gubernur Kalbar.

Dirinya juga menyampaikan bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari kinerja seluruh aparatur di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah berusaha dan bekerja dengan baik.

"Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh aparatur pemerintah yang telah berusaha dan bekerja sama sehingga dapat meraih Apresiasi dari Kemenpan RB. Mudah-mudahan kedepannya kita bekerja lebih baik lagi dan berjuang keras untuk mendapatkan yang terbaik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat," harapnya.

Baca Juga: Gubernur Kalbar Tanam Padi di Singkawang

Baca Juga: Ria Norsan Minta Singkawang Terus Tingkatkan IPM

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebutkan bahwa dengan implementasi reformasi birokrasi telah berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran negara sebesar Rp128,5 triliun.

Capaian ini menurutnya diraih melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang efektif, sebagai bentuk nyata orientasi hasil yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Melalui penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), kita berhasil mencegah pemborosan Rp128,5 triliun dari APBN dan APBD. Ini bukti bahwa birokrasi yang akuntabel bisa menjadi solusi, bukan beban,” tuturnya.