M. Darussalam memaparkan bahwa program Monev terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi badan publik telah dilaksanakan secara rutin setiap tahun sejak 2018. Konsistensi ini dipertahankan bahkan dalam berbagai kondisi, termasuk saat kondisi COVID-19 maupun kondisi efisiensi, sebagai upaya untuk menjamin akses informasi yang baik kepada publik.
"Ini merupakan amanah dari undang-undang untuk mewujudkan, memastikan, dan menjamin bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi Badan Publik dapat dilaksanakan, sehingga memberikan akses informasi yang baik kepada publik," ujarnya.
Ia menjelaskan, pada Monev tahun 2025, KI Kalbar menyasar 168 Badan Publik yang terdiri dari 6 kategori. Partisipasi Badan Publik yang melakukan submit mencapai 87,50%.
Dari total partisipan, beliau melaporkan hasil yang menggembirakan. Sebanyak 77 Badan Publik (sekitar 45,5%) telah mencapai kategori Informatif.
Hanya 33 Badan Publik (sekitar 19%) yang dikategorikan Belum Informatif.
"Alhamdulillah, angka tersebut menunjukkan kenaikan atau peningkatan dari pelaksanaan Monev dari tahun-tahun sebelumnya," kata Darusalam.
Lebih lanjut, Darusalam menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam aspek kesejahteraan. Ia berpendapat bahwa "kemiskinan informasi itu salah satu penyebab daripada kemiskinan".
Keterbatasan akses informasi, khususnya di daerah, dapat menghambat masyarakat untuk mengakses informasi penting seperti dunia usaha, dunia kerja, sumber daya, hingga sumber daya modal.
Oleh karena itu, ia memandang keterbukaan informasi Badan Publik sebagai salah satu aspek penting untuk mencapai kesejahteraan.
Selain Monev, Ketua KI Kalbar juga melaporkan perkembangan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Setelah sempat berada di peringkat 16 pada tahun 2023, IKIP Kalbar berhasil melonjak ke
"Saya berharap, dengan kehadiran Ketua Komisi Informasi Pusat di acara tersebut, peringkat IKIP Kalbar pada tahun 2025 dapat ditingkatkan lagi ke posisi yang lebih baik," timpalnya.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoesgiantoro, yang hadir secara langsung pada malam penganugerahan, menyampaikan apresiasi atas perkembangan pesat dalam keterbukaan informasi di Kalbar. Kunjungan ini sekaligus menjawab harapan dari Ketua KI Kalbar, M. Darusalam, yang sebelumnya meminta "sedikit bocoran" mengenai kondisi IKIP Kalbar 2025.
Donny Yoesgiantoro secara khusus memuji kenaikan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Kalbar yang melonjak tajam dalam dua tahun terakhir.
Kalbar berhasil naik dari peringkat 16 nasional pada tahun 2023 menjadi peringkat 3 nasional pada tahun 2024.
Pencapaian ini menempatkan Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi dengan pelaksanaan keterbukaan informasi yang terbaik di Indonesia.
