YOKALBAR - Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Barat turun langsung melakukan monitoring di Kota Singkawang.
Mereka ingin permasalahan Daerah Aliran Sungai atau DAS Singkawang dapat diatasi melalui kerja kolektif baik kota dan provinsi.
"Terkait masalah ini, inisiasi saya kemudian komisi 2 melakukan monitoring ke Dinas Lingkungan Hidup serta PUPR Singkawang." kata Niken Tia Tantina, salah satu anggota komisi 2 DPRD. Selasa 7 November 2023.
Di Dinas DLH mereka membahas terkait sampah permukaan, sementara saat di PUPR Singkawang membahas daerah aliran sungai atau DAS.
"Dalam rangka mendapatkan informasi pengelolaan das singkawang, maka kami melakukan monitoring," kata legislator yang berasal dari Kota Singkawang ini.
Inisiatif ini muncul lantaran kondisi sungai Singkawang ketika musim kemarau yang hitam pekat dan berbau sehingga tidak berkorelasi kota Singkawang sebagai kota pariwisata.
"Sementara ketika musim penghujan terjadi banjir yang berdampak pada kehidupan sosial, perekonomian warga terganggu hingga pelayanan publik seperti di rumah sakit Abdul Aziz juga terdampak," katanya.
Niken mendorong agar segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait dengan penganggaran untuk membuat DED dan SID oleh dinas pupr provinsi Singkawang.
"Namun ada yang cukup kita sesalkan yakni yang jadi masalah adalah pergub terkait DAS itu belum ada, padahal DED sungai itu sudah ada sejak 2018, namun dari evaluasi pembahasan forum lintas opd tahun 2024 yang diajukan justru tidak diakomodir oleh Provinsi dalam hal ini yakni Gubernur," katanya.
Niken mendorong pemerintah provinsi untuk memperhatikan secara khusus DAS dan penanganan banjir Singkawang.
"Selepas ini diharapkan OPD terkait dari Singkawang dan DPRD untuk setidaknya meminta difasilitasi oleh DPRD provinsi untuk melakukan hearing ditingkat provinsi guna melakukan pembahasan terkait DAS Singkawang." pungkasnya.