YOKALBAR -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) dan Komisi VII DPR RI menyalurkan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk Kabupaten Sambas. Kali ini, wilayah Desa Dungun Perapakan di Kecamatan Tebas yang menjadi sasarannya.
Dalam peresmian tersebut ditandai dengan penyalaan pertama program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) secara simbolis yang di hadiri Anggota Komisi VII DPR RI Katherine Angela Oendoen, Koordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik Kementerian ESDM, Bupati Sambas, Anggota DPRD Kalbar Suriansyah, Anggota DPRD Sambas Bui Kiong, pihak PLN wilayah Kalimantan Barat dan Sambas, TNI/Polri, Camat Tebas, Kepala Desa Dungun Prapakan serta tamu lainnya.
Baca Juga: Alasan Kenaikka Gaji 12 Persen Belum Di Bayarkan, Begini Alsannya
Baca Juga: Bocah di Paloh Sambas Tewas Tenggelam Saat Mandi di Parit
Sekedar diketahui, bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM yang bekerjasama dengan Komisi VII DPR RI menganggarkan program BPBL untuk masyarakat tidak mampu dan daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Saat peresmian BPBL di Desa Dungun Prapakan, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan melalui Koordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik Kementerian ESDM, Hari Purnomo mengatakan alokasi untuk Kabupaten Sambas yang menerima progam BPBL tersebut sebanyak 754 rumah tangga yang sudah tersambung aliran listrik secara mandiri.
"Untuk Dungun Prapakan ada sekitar 25 rumah tangga. Sementara jumlah di Kecamatan Tebas sekitar 124 rumah tangga yang mendapatkan program BPBL. Ini menyasar kepada masyarakat yang kurang mampu dengan bantuan pasang baru listrik daya 900 VA," ujarnya.
Ia mengungkapkan program BPBL ini tentunya akan tetap berlanjut di tahun depan atas dukungan dari Komisi VII DPR RI. "Tentunya program yang dilaksanakan ini, masyarakat selaku penerima BPBL benar-benar sangat merasakan manfaat penerangan dari listrik," jelasnya.
Anggota DPR RI, Katherine Angela Oendoen mengapresiasi Pemerintah dan PLN dalam memberikan akses listrik ke masyarakat. Ia mengatakan program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan produktifitas masyarakat.
Kemudian bantuan tersebut diberikan untuk daerah yang memiliki prioritas, salah satunya Kabupaten Sambas dengan daerah kategori 3T.
"Saya memilih Kabupaten Sambas, karena ini adalah daerah 3T. Ini akan menjadi prioritas bagi kami di Komisi VII DPR RI dan Pemerintah," terangnya.
Katherine berharap tahun 2024 mendatang, mendapatkan program tersebut lebih banyak lagi terutama Kabupaten Sambas. Menurutnya, masih banyak Desa yang belum teraliri listrik dengan harapan bisa tersentuh adanya program BPBL ini.
"Kami akan terus mengawal program BPLB terutama bagi daerah yang masih belum teraliri listrik," ungkapnya.
Dengan adanya program BPBL ini, lanjut Katherine, bisa membuat masyarakat lebih produktif sehingga bisa menjadi produktivitas dan perekonomian masyarakat semakin meningkat.