Dalam arahannya, Krisantus mendorong adanya pemanfaatan sumber daya, inovasi, serta kreativitas dalam membangun daerah bersama Gubernur terpilih, Ria Norsan.
Langkah awal yang harus dilakukan oleh dinas terkait meliputi:
- Pendataan dan pelaporan seluruh perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, dan pabrik.
- Evaluasi dampak industri terhadap kesejahteraan masyarakat.
- Pemenuhan kewajiban CSR sebesar 2,5 persen dari laba perusahaan.
- Inventarisasi alat berat untuk penarikan pajak.
- Kepatuhan kendaraan operasional terhadap regulasi plat Kalbar dan NPWPD.
- Penegasan kewajiban investor untuk memiliki kantor di Kalimantan Barat dan menggunakan rekening Bank Kalbar.
Selain itu, kendaraan umum dan mobil baru dari luar kota harus segera dimutasi, sedangkan mobil second harus memiliki bukti balik nama. Hal ini akan dikoordinasikan dengan Jasa Angkutan dan Ditlantas Polda Kalbar.
“Kalau belum ada surat itu, tidak diperbolehkan untuk turun ke jalan,” tegasnya, menekankan pentingnya peningkatan pendapatan daerah.
**Penanganan Pertambangan Emas Ilegal**
Krisantus juga menyoroti persoalan pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang menyebabkan kerusakan lingkungan di Kalbar. Ia mengungkapkan bahwa potensi emas di Kalbar sangat besar, dengan produksi ilegal mencapai hingga 50 kg per hari di berbagai daerah.
Ia menekankan perlunya membantu para penambang emas tradisional dengan memberikan izin pertambangan rakyat dan memetakan wilayah eksploitasi yang legal. “Kita ambil di pembeli pertama,” ujarnya.
Sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang, Krisantus menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki target 100 hari kerja, melainkan target pembangunan selama lima tahun ke depan.
Dalam 100 hari pertama, fokus utamanya adalah pembenahan birokrasi, koordinasi dengan pelaku usaha, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.