YOKALBAR PONTIANAK -- Polemik nasib guru honorer di Kalbar mulai mendapat titik terang.
Nasib guru honorer sempat terkatung-katung dan nyaris dirumahkan. Beruntung Gubernur Kalbar Ria Norsan berani mengambil resiko untuk membantu para guru honorer ini.
Anggota DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Kalbar yang berani mengambil langkah diskresi dalam menangani permasalahan guru honorer di daerah.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap tenaga pendidik, meski tetap harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
Heri menyoroti bahwa krisis tenaga pendidik di Kalbar terjadi akibat moratorium rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) yang berlangsung beberapa tahun terakhir.
Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah guru yang pensiun dan guru yang diterima, sehingga banyak sekolah akhirnya mengandalkan guru honorer.
“Sejak adanya moratorium kepegawaian oleh BKN atau sejenisnya, kita mengalami krisis guru. Kekurangan ini membuat banyak sekolah terpaksa merekrut guru honorer, yang sebagian sudah mengabdi bertahun-tahun. Namun, ketika moratorium dicabut dan rekrutmen baru dilakukan, data guru honorer yang telah lama mengajar tampaknya tidak sepenuhnya tersampaikan dalam proses seleksi,” ujar Heri, Rabu 12 Maret 2025.
Kebijakan pemerintah pusat yang melarang perekrutan tenaga honorer sejak 2023 semakin memperparah kondisi ini. Meski larangan tersebut sempat diperpanjang hingga akhir 2024, banyak guru honorer yang tidak terakomodasi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Akibatnya, muncul gejolak dan aksi demonstrasi dari para guru honorer beberapa waktu lalu di Kantor Gubernur Kalbar.
Dalam menghadapi situasi ini, Gubernur Kalbar mengambil langkah diskresi dengan tetap memperjuangkan nasib guru honorer.
Heri Mustamin menyambut baik kebijakan tersebut, namun mengingatkan bahwa langkah ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan permasalahan dalam penggunaan anggaran daerah.
“Saya mengapresiasi keberanian Pak Gubernur dalam mengambil diskresi demi nasib guru honorer. Tapi saya sarankan agar langkah ini dilakukan dengan koordinasi yang matang, terutama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kalbar, agar tidak menimbulkan temuan dalam pengelolaan anggaran daerah,” tegasnya.
Menurut Heri, diskresi ini memang menjadi solusi sementara, tetapi tidak menjamin keberlanjutan kesejahteraan guru honorer dalam jangka panjang.
Oleh karena itu, ia meminta gubernur segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk mencari solusi permanen.
“Langkah ini harus dikawal dengan komunikasi intensif ke pemerintah pusat. Jika perlu, Pak Gubernur bisa langsung mengirimkan surat kepada Menteri bahkan Presiden agar ada kebijakan yang lebih jelas terkait guru honorer,” tambahnya.
Heri juga menekankan pentingnya supervisi dari aparat penegak hukum dan instansi terkait agar langkah diskresi yang diambil tidak menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari.
“Saya berharap ada supervisi dari penegak hukum serta koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kejaksaan dan kepolisian, agar kebijakan ini benar-benar berjalan dalam koridor yang tepat,” pungkasnya