“Karena kendaraan sudah tua dan tak lagi layak, Pemprov sering terpaksa menyewa kendaraan yang lebih representatif. Biaya sewa ini justru lebih besar dibandingkan membeli,” kata Harisson.
Ia mencatat, dari 43 kendaraan operasional di lingkungan Sekretariat Daerah, sebagian besar berusia di atas 10 hingga 15 tahun.
Usia kendaraan yang uzur itu membuat biaya perawatan melonjak akibat kerusakan rutin dan penggantian suku cadang.
“Karena itu, peremajaan kendaraan menjadi kebutuhan. Termasuk kendaraan operasional di Jakarta dan kendaraan pengamanan melekat pimpinan,” ujar Harisson.