YOKALBAR - DPRD Kota Palopo menggelar rapat koordinasi bersama DPRD Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur untuk menyatukan langkah dalam memperjuangkan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat DPRD Palopo tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota legislatif dari empat daerah se-Tana Luwu. Agenda utama rapat difokuskan pada penguatan komitmen bersama guna mempercepat pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Luwu Raya.
Sejumlah poin strategis dibahas, mulai dari kesiapan administrasi, dukungan politik, hingga rencana koordinasi lanjutan dengan pemerintah pusat dan Komisi II DPR RI.
Ketua DPRD Kota Palopo menegaskan, seluruh DPRD se-Tana Luwu sepakat bergerak satu suara demi merealisasikan pembentukan provinsi baru.
Menurutnya, pemekaran dinilai penting untuk mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah Luwu Raya.
Selain strategi pemekaran, forum turut menyinggung wacana keterlibatan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara dalam skema Provinsi Luwu Raya guna memenuhi persyaratan administratif pembentukan provinsi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Palopo menyatakan pihaknya tetap memprioritaskan proses pemekaran terlebih dahulu. Sementara keputusan teknis sepenuhnya berada di tangan tim pemekaran.
“Kita dorong dulu proses pemekaran. Semua keputusan ada di tim pemekaran, sedangkan DPRD memberikan rekomendasi dan dukungan politik. Jika opsi moratorium membutuhkan koordinasi tambahan, tentu akan kami bahas bersama tim,” ujarnya.
Ia menambahkan, peran legislatif lebih pada penguatan dukungan kelembagaan, sementara langkah teknis dan komunikasi lintas daerah akan disesuaikan dengan arahan tim pembentukan provinsi.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi politik se-Tana Luwu yang sebelumnya juga melibatkan kepala daerah serta tokoh masyarakat.
Melalui sinergi antarlegislatif, DPRD se-Tana Luwu optimistis perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya dapat berjalan terstruktur dan mendapat dukungan luas dari masyarakat hingga tingkat nasional.
Artikel Terkait
Penampakan SD di Sumut Sebelum dan Sesudah Banjir: Kini Anak-anak Sudah Sekolah Lagi
OJK Beberkan Jurus Strategis Perkuat IHSG dan Kepercayaan Investor Global
Usai Dinonaktifkan, Kapolresta dan Kasat Lantas Sleman Diperiksa Propam Terkait Kasus Hogi Minaya
Pilu, Kakek di Ponorogo Dipasung Selama 20 Tahun Akibat Gangguan Kejiwaan
Nasib Kapolresta Sleman Dinonaktifkan Usai Polemik Kasus Suami Korban Jambret Jadi Tersangka