Sutarmidji dan Pencapaian Provinsi Kalbar dalam Dialog Kebangsaan BEM-SI

YOKALBAR - Calon Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 1, Sutarmidji, menjadi pembicara utama dalam Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia (BEM-SI) wilayah Kalbar pada Sabtu, 28 September 2024, di Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak.

Acara tersebut digelar dalam rangka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) BEM-SI dengan mengusung tema "Partisipasi dan Aspirasi untuk Calon Gubernur Menyongsong Pilkada yang Aman dan Damai". Lebih dari ratusan mahasiswa dari berbagai perwakilan BEM se-Kalimantan Barat turut hadir dalam kesempatan itu.

Sutarmidji membuka paparannya dengan menekankan pentingnya penguasaan data dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintahan.

Baca Juga: Buku Kacamata Sutarmidji Jadi Bahan Diskusi di Singkawang

"Kalau kita berbicara dengan menggunakan data yang valid, segalanya akan lebih mudah. Kelemahan kita selama ini adalah sering kali tidak menggunakan data yang akurat," ujar Sutarmidji. Menurutnya, pemanfaatan data yang valid menjadi kunci utama dalam menciptakan kebijakan yang tepat sasaran dan efisien.

Dalam penjelasannya, Sutarmidji memaparkan bagaimana konsolidasi dan perbandingan data mampu menghasilkan data yang akurat, yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas program yang dijalankan oleh pemerintah. "Tanpa data yang valid, segala bentuk kebijakan hanya akan membuang-buang waktu.

Oleh karena itu, konsolidasi data menjadi prioritas saya sejak awal menjabat sebagai Gubernur Kalbar pada tahun 2018," tambahnya.

Salah satu pencapaian signifikan Sutarmidji saat memimpin Kalimantan Barat adalah upayanya dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada awal kepemimpinannya, IPM Kalbar berada di peringkat 30-31 dari 34 provinsi di Indonesia.

Sutarmidji menyadari bahwa meningkatkan IPM bukanlah tugas yang mudah, karena melibatkan banyak faktor, termasuk kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Kalbar.

Dia juga menyoroti rendahnya angka rata-rata lama sekolah di Kalbar yang saat itu baru mencapai 7,6 tahun. Menurutnya, angka ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menarik investasi ke Kalbar. "Investasi sulit masuk jika data menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah. Maka, investor biasanya harus mendatangkan pekerja dari luar daerah," ungkapnya.

Dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kalbar, Sutarmidji meluncurkan program Desa Mandiri, yang merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM).

Pada awal kepemimpinannya di tahun 2018, dari total 2.045 desa di Kalimantan Barat, hanya satu desa yang berstatus desa mandiri. Namun, berkat kerja keras dan pemanfaatan data yang konsisten, jumlah desa mandiri meningkat pesat hingga mencapai 1.029 desa dalam waktu lima tahun.

Sutarmidji juga menekankan bahwa kini Kalbar tidak lagi memiliki desa sangat tertinggal atau desa tertinggal. Ia bahkan memberikan contoh Kabupaten Sambas, yang saat ini hanya memiliki enam desa yang masih dalam kategori desa maju, sedangkan sisanya telah mencapai status desa mandiri. "Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Kalbar siap untuk menarik lebih banyak investor, terutama karena kualitas SDM yang terus meningkat," tegasnya.

Keberhasilan dalam peningkatan jumlah desa mandiri di Kalbar tidak terlepas dari kerjasama multipihak antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta desa-desa itu sendiri.