Menurut Maman, kebijakan Harisson berlangganan citra dan kinerja RSUD Soedarso yang sudah mulai membaik. Pemotongan sudah tentu menimbulkan efek terhadap pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan.
“Kebijakan pemotongan TPP ini mengabaikan keadilan bagi pegawai. Terutama Nakes dengan beban kerja yang cukup berat,” ucap Maman.
Maman berpandangan, pemotongan TPP sebesar 35 persen terhadap tenaga kesehatan sangat tidak adil. Karena pemotongan tersebut tidak terjadi di instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Kalbar. Malah, beberapa di antaranya mengalami kenaikan berlipat.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menjelaskan polemik Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong bukan pemotongan, namun memang terjadi penurunan.
Besaran dasar TPP ASN yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah diperoleh dengan menggunakan rumus besaran tunjangan kinerja BPK per kelas jabatan, sesuai peraturan perundang-undangan, dikali Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, dikali Indeks Kemahalan Konsumsi, dikali Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Untuk tahun ini Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah itu turun, sehingga basic TPP kita secara umum pun turun,” jelas Harisson pada Selasa, 20 Februari 2024.
Harisson menambahkan, penurunan TPP tersebut juga disebabkan karena Pemprov Kalbar menerima 5.666 pegawai PPPK pada tahun 2023 dan belanja pegawai sudah mencapai 24 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kemudian bahwa kita ada menerima 5.000 lebih pegawai PPPK, kemudian ada aturan lagi belanja pegawai. Yang dimaksud belanja pegawai itu gaji dan tunjangan ASN, tunjangan kinerja guru, tambahan Penghasilan Guru, TPP, Insentif Pajak dan Retribusi ASN, jasa pelayanan, dan itu tidak boleh lebih dari 30 persen dari APBD,” tambahnya.
Menurutnya, penurunan TPP ini sudah berlaku mulai Januari 2024, dan sudah sering disosialisasikan sebelumnya.