Gerakan mahasiswa ini juga mendapat dukungan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bojonegoro.
Dalam pertemuan pada 25 Februari 2026, GMNI menyatakan siap mendukung langkah konstitusional HMI.
Bagi HMI, dukungan lintas organisasi tersebut menjadi bukti bahwa isu transparansi PT ADS bukan kepentingan satu kelompok, melainkan kepentingan publik.
“Ini bukan agenda organisasi tertentu. Ini tanggung jawab kolektif mahasiswa untuk menjaga demokrasi dan good governance di Bojonegoro,” pungkasnya.
HMI menegaskan, upaya membawa perkara ini ke Komisi Informasi dan Ombudsman merupakan jalur resmi yang dijamin undang-undang.
Tujuannya memastikan BUMD dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Artikel Terkait
Lanjutkan Lawatan ke UEA, Prabowo Temui Presiden MBZ Bahas Penguatan Investasi
Cukup Bawa KTP dan Ponsel, Bisa Cek Kesehatan Gratis di Imlek Festival 2577
Viral Dugaan Pelecehan di KRL Jakarta Kota-Bogor, Korban Sebut Pelaku Terang-terangan Akui Perbuatannya
Diduga Halusinasi, Pria di Palangka Raya Bikin Geger Warga usai Mengamuk dalam Kondisi Tanpa Busana
Aksi Demo Kejati Gorontalo Didesak Usut Tuntas Kasus yang Diduga Melibatkan Keluarga Bupati Bone Bolango