Gerakan mahasiswa ini juga mendapat dukungan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bojonegoro.
Dalam pertemuan pada 25 Februari 2026, GMNI menyatakan siap mendukung langkah konstitusional HMI.
Bagi HMI, dukungan lintas organisasi tersebut menjadi bukti bahwa isu transparansi PT ADS bukan kepentingan satu kelompok, melainkan kepentingan publik.
“Ini bukan agenda organisasi tertentu. Ini tanggung jawab kolektif mahasiswa untuk menjaga demokrasi dan good governance di Bojonegoro,” pungkasnya.
HMI menegaskan, upaya membawa perkara ini ke Komisi Informasi dan Ombudsman merupakan jalur resmi yang dijamin undang-undang.
Tujuannya memastikan BUMD dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.