Soal polemik itu, Wakil Bupati Pemalang yang juga Ketua Satgas MBG, Nurkholes juga angkat bicara. Ia menegaskan, pihaknya akan segera melakukan langkah koreksi terhadap pihak-pihak terkait.
”Akan kami adakan rapat koordinasi evaluasi pada semua SPPG agar semua sesuai standar yang berlaku,” tegas Nurkholes saat memberikan klarifikasinya, pada Selasa (24/2/2026).
Sementara, aktivis pendidikan lokal, Siti Rahma, menilai bahwa transparansi menjadi masalah utama. “Publik berhak tahu detail penggunaan anggaran. Kalau kualitas menunya seperti ini, wajar masyarakat curiga ada permainan di balik layar,” ujarnya.
Dugaan adanya “bancakan” oleh oknum penyedia jasa semakin menguat setelah ditemukan ketidaksesuaian antara anggaran dan kualitas menu.*