Auditor BPKP Nilai Stunting di Kalbar Masih Tinggi, Antar Dinas Kurang Koordinasi

"Saat ini, prevalensi stunting di Kalbar mencapai sekitar 27,8 persen dari angka nasional yang berkisar 21 persen. Koordinasi dengan OPD terus dilakukan dengan inovasi terutama edukasi gizi dan pencegahan anemi kepada remaja putri." kata Purwitasari.

Gubernur Kalbar sangat peduli dengan stunting ini dan berinovasi memberikan tablet penambah darah atau Jumat Membara untuk remaja putri setiap sebulan sekali.

"Bapak Gubernur Kalbar berinovasi dengan program Jumat Membara yakni pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri yang diberikan setiap sebulan sekali sebagai upaya pencegahan stunting di Kalbar." lanjutnya.

Menurut Sekretaris BKKBN Provinsi Kalbar, Abdul Rakhman, rapat ini melibatkan TPPS provinsi dan kabupaten. Hasil ini akan dipaparkan kepada BPKP dan akan ada rapat antar bidang dipertengahan tahun. Kabupaten yang angka stuntingnya tinggi akan diprioritaskan untuk diintervensi.

"Hasil rapat bersama BPKP Prov. Kalbar ini akan kita paparkan kepada TPPS provinsi dan kabupaten, dan dipertengahan tahun akan ada rapat kembali antar bidang, pada intinya kabupaten yang angka stuntingnya tinggi akan kita intervensi sehingga angkanya turun. " ungkap rakhman.

Bappeda Provinsi Kalbar menilai sesuai dengan tupoksinya, Bappeda Prov. Kalbar melakukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai dari prov/kota dan kabupaten.

Menurut Supriyani selaku Perencana Ahli Madya Bappeda Prov. Kalbar, penanganan stunting tidak hanya melibatkan pemerintah saja namun perlu adanya kerjasama dengan semua pihak.

"Penanganan kasus stunting di Kalbar harus melibatkan semua pihak tak terkecuali masyarakat dan pihak swasta mempunyai tanggung jawab yang sama," ungkap Supriyani.