YOKALBAR, PONTIANAK -- Ketua DPW Partai Nasdem Kalimantan Barat Syarif Abdullah Alkadrie menyayangkan pernyataan Pj Gubernur Kalbar tentang ajakan memilih Capres yang pro terhadap pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara di Kalimantan.
Sebelumnya beredar pernyataan Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson tentang dukunganya terhadap pembagunan IKN.
Bahkan secara terang dan jelas, Mantan Kadiskes Kalimantan Barat Era Gubernur Sutarmidji itu mengajak masyarakat agar tak memilih Capres yang tidak berpihak pada kelanjutan pembangunan di Kalimantan.
Baca Juga: 8 Khasiat Cuka Apel Untuk Kesehatan
Baca Juga: Spotify Kritik Keras Kebijakan Biaya Baru di App Store Apple di Uni Eropa
"Jangan pilih presiden yang tidak mendukung pembangunan di IKN di Kalimantan," begitu petikan vidio ucapan Harisson yang beredar di lini masa sosial media di Kalbar.
Menurut Syarif Abdullah pernyataan itu tidak layak disampaikan oleh Pj Gubenur Kalimantan Barat yang nota bene merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Sangat disayangkan kenapa pernyataan itu dilontarkan di situasi seperti ini. Selayaknya beliau (Pj Gubernur Kalbar Harisson) tetap menjaga diri dari pernyataan yang kontroversial seperti itu," ujarnya Selasa 30 Januari 2024 di kantor Partai Nasdem Kalimantan Barat
Menurut Sy Abdullah, jika memang Bapak Pj Gubernur punya kecendrungan pribadi berkaitan dengan pilihan Capres. Harusnya itu menjadi pilihan sendiri bukan justru mengkampanyekan di muka publik.
"Saya merasa aneh juga dengan sikap pak Pj Gubernur saat ini. Sengaja dan terang-terangan menyampaikan dukungan kepada capres tertenu di depan umum. padahal dalam dirinya masih melakat sebagai ASN yang sudah diatur kenetralanya dalam pemilu," ujarnya.
Baca Juga: Manfaat Kurma Muda untuk Program Kehamilan Suami Istri, Belum Punya Keturunan Silahkan Coba
Baca Juga: Spotify Kritik Keras Kebijakan Biaya Baru di App Store Apple di Uni Eropa
Ia menilai sebagai ASN yang menempati jabatan publik seperti Pj Gubernur tentu tidak boleh menyampaikan pernyataan yang terkesan tendensius dan menyerang pada pasangan calon presiden tertentu.
"Persoal IKN ini saya pikir sudah clear. Sudah ada UU yang disahkan oleh DPR. Nah perjuang saat ini adalah tentang pemerataan pembangunan," ujarnya.