Dari total Rp 200 Milliar dana yang diusulkan, direncankan akan dialokasikan pada Bidang Pekerjaan Umum Dinas PUPR serta Bidang Pendidikan. Pada Bidang Pekerjaan Umum terdapat 21 Pembangunan Prasarana Jalan, 10 Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air, dan 6 Prasarana Pendidikan.
Adapun daftar jalan yang akan menjadi sasaran perbaikan dari dana PEN antara lain Jalan H. Bakar, Jalan Durian, Jalan Pangmilang SP1-SP2, Jalan Demang Akub, Jalan Sanggau Kulor, Jalan Mantoman, Jalan Trisula, Jalan Sejahtera Sedau, Jalan Malindo, Jalan Hamid Matali, Jalan BLKI, Jalan Bhineka Bakti, Jalan Terminal Induk, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Pulau Natuna, Jalan Raya Sebakuan, Jalan Latsitarda, Jalan Revolusi (Jalan Baru), Jalan Veteran, Jalan K.S Tubun dan Jalan Yunus Yacob.
Untuk di bidang pendidikan meliputi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang akan dialokasikan untuk Revitalisasi gedung SDN 23, Meubelair SD se Kota Singkawang, revitalisasi gedung SMPN 4, Meubelair SMP se Kota Singkawang, media pembelajaran berbasis TI untuk SD se Kota Singkawang dan media pembelajaran TI untuk SMP se Kota Singkawang.
Sementara itu, Anggota DPRD Singkawang, Muhammadin angkat bicara mengenai pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan Pemkot Singkawang.
“Saat ini dana PEN menjadi perbincangan secara publik dan media masa. Saya yang diamanahkan oleh masyarakat di DPRD Kota Singkawang dari Dapil Timur-Utara menyampaikan, sebagai perpanjangan tangan dari partai dan amanah rakyat yang saya wakili Dapil Singkawang Timur-Utara,” kata Muhammadin.
Ia sangat memberikan apresiasi yang besar kepada pemerintah daerah yaitu Wali Kota Singkawang yang cepat, sigap dan pantas dalam mengambil langkah khususnya pembangunan di sekitaran Kota Singkawang.
“Karena dengan adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk daerah tanpa ‘bunga’ ini, kita bisa bayangkan di masa pandemi Covid-19 apa yang bisa dilakukan dalam pembangunan infrastruktur kalau melihat sumber APBD yang sudah terpakai untuk menangani Covid-19,” ujarnya.
Bukan tidak dimungkinkan Kota Singkawang akan mati suri/tidak akan ada pembangunan yang berskala besar, terutama pembangunan infrastruktur.
“Seandainya kalau kita sebagai kepala daerah belum tentu bisa berfikir dan merespon cepat peluang yang di programkan pemerintah pusat, karena anggaran APBD yang sangat kecil, dipotong lagi anggaran Covid-19 yang sangat besar puluhan sampai ratusan milyar,” ungkapnya.
Dalam sistem kebijakan, katanya, Wali Kota Singkawang sudah sangat bijaksana dan cerdas dalam mengambil langkah ‘Pasang Badan’ untuk mengatasi pembangunan dimasa pandemi Covid-19.
“Ini berkaitan juga seperti program-program Padat Karya akan banyak dampak dari pembangunan, secara tidak langsung akan meningkatkan PAD dari sumber penghasilan penjualan prodak yang terjual di masyarakat untuk infrastruktur itu,” jelasnya
Dan kebijakan ini bukan diluar program konstitusi, tapi ini adalah program bersama antara pusat dan daerah, belum lagi pendapatan masyarakat sebagai buruh pekerja.
“Sehingga dari sinilah Pudemental Ekonomi bisa bertahan dan terjaga serta bisa berjalan sesuai harapan dimasa Pandemi Covid-19,” tuturnya.
Diketahui, katanya, bahwa hampir semua Kabupaten/Kota telah mengajukan program PEN se-Indonesia, tapi hanya Singkawang yang disetujui se-Kalimantan, diluar dari Pulau Jawa.
“Dalam Pandangan Akhir fraksi pada hari Kamis, saya mewakili Fraksi Gabungan KSAP sebagai juru bicara pandangan fraksi menyampaikan ucapan terima kasih dari warga secara tegas dan gamblang, terlebih lagi warga masyarakat pinggiran yang saat ini merasakan kebagian pemerataan pembangunan infrastruktur yang merasa diperhatikan secara adil,” ujarnya.