Contoh lainnya, untuk Singkawang Utara dalam kurun 40 tahun bahkan lebih, masyarakat selama ini banyak menginginkan pembangunan infrastruktur jalan yang baik dan layak bisa cepat terbangun.
“Pertanyaannya, apakah bisa dibangun dalam satu tahun anggaran? Itu pasti kita bermimpi di siang hari. Yang sudah terlewati 40 tahun saja tidak bisa terselesaikan dengan anggaran APBD,” pungkasnya.
Dan sekarang, lanjutnya, dengan adanya dana PEN ini bisa diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan.
“Mungkin tidak bisa terbayangkan sampai disini.
Dan inilah salah satu prestasi dari seorang Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie dalam pembangunan sekitaran Kota Singkawang,” ungkapnya.
Jadi dalam hal ini, masyarakat Singkawang sudah sepantasnya bersyukur dan berterima kasih atas kebijakan Wali Kota Singkawang.
Karena manfaatnya cukup banyak, baik dalam segi efesiensi dan waktu, diantaranya, pertama, Jalan H Bakar Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara.
“Masyarakat yang dulu dari Semelagi Hulu ke Hilir, lebih memilih memutar jalan ke Jalan Semai Sungai Garam, karena mencari jalan yang bagus untuk membawa hasil panen atau keluarga ke arah Sambas. Namun saat ini, apabila sudah selesai pembangunannya, maka masyarakat tidaklah perlu jauh-jauh untuk memutar menghabiskan waktu dengan waktu 30 sampai 40 menit,
“cukup 5-10 menit sampai dari Hulu ke Hilir,” jelasnya.
Belum lagi jalan-jalan lain di sekitaran Singkawang Timur, kemudian daerah Mantoman yang belum pernah tersentuh, Yunus Yokub, Demang Akub, Hamit Matali di Utara, Malindo, Jalan Sosial, Jalan Baru Kelurahan Sedau dan banyak lagi tersebar dilima kecamatan.
“Yang saya sampaikan itu jika dilihat dari segi padat karyanya dan pertahanan ekonomi serta PAD. Ini semua sangat berdampak pada ekonomi, sosial, pendidikan dan kinerja tentunya, dan uang yang beredar dari pembelian bahan bangunan dengan para pedagang di Kota Singkawang, belum lagi masyarakat yang sebahagian bekerja,” tuturnya.
Perlu diingat, katanya, program PEN di setujui adalah program kegiatan dulu yang diajukan sesuai mekanisme. Setelah program disetujui, Pemerintah Pusat baru menyetujui anggaran yang akan digelontorkan tentu sesuai program kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga tidak sembarangan.
“Kadang orang sering mengatasnamakan masyarakat,
tapi fakta di lapangan masyarakat sangat menikmati hasil dari kebijakan cepat dan pantas dari pemikiran pemimpin itu sendri.
Harapan kita semua harus rasional berfikir, jangan mengatasnamakan rakyat tidak setuju.