YOKALBAR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak terus mengabdikan diri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terutama dalam aspek sosial, salah satu upayanya adalah dengan mempermudah akses terhadap kebutuhan hidup bagi masyarakat miskin dan rentan, termasuk kesehatan dan pendidikan.
Untuk mewujudkan hal ini, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, memberikan apresiasi kepada semua pelayan sosial dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), dan Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Baca Juga: Baru Berusia 23 Tahun, Pengedar Narkoba di Singkawang Diringkus Polisi
Baca Juga: 100 Pemain Ikuti Seleksi Timnas U-17 di Persija Training Center
"Dalam lapangan, masih terdapat masyarakat yang memerlukan bantuan pemerintah. Untuk mengurangi permasalahan sosial ini,"
"tindakan dari Dinas Sosial saja tidaklah cukup; kolaborasi dengan pemangku kebijakan dan masyarakat juga diperlukan. Para bapak dan ibu sebagai supervisor dan fasilitator Puskesos SLRT memiliki peran penting sebagai penghubung antara fakta di lapangan dengan administrasi," tutur Edi saat memberikan materi dalam acara Sosialisasi Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Aula Rohana Muthalib Bappeda Kota Pontianak, pada Senin (24/7/2023).
Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, lanjut Edi, masih ada 4,36 persen masyarakat di Kota Pontianak yang tergolong dalam kategori miskin. Angka ini dinilainya belum mencukupi untuk menangani seluruh masalah kemiskinan jika dibandingkan dengan anggaran yang telah direncanakan.
Baca Juga: Sembunyikan 6 Butir Ekstasi di Kotak Kue, Pemuda di Singkawang Diringkus Polisi
Oleh karena itu, ia meminta tim SLRT, Puskesos, dan TKSK untuk memperbaharui data sekaligus menentukan prioritas. Masyarakat yang menjadi prioritas antara lain adalah yang termasuk dalam kelompok miskin yang tidak berdaya, terutama dari sisi fisik seperti penderita sakit stroke. Selain itu, yang tidak lagi produktif bahkan tidak mampu mengurus diri sendiri.
"Masalah ini secara permanen menjadi perhatian kita, terutama ketika keluarga tidak mampu merawat anggota yang membutuhkan bantuan.
Selanjutnya, orang yang mampu secara fisik tetapi belum memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai, atau bahkan kurang tekad.
Yang pemerintah butuhkan adalah data yang valid berupa nama dan alamat yang didukung oleh dokumen untuk dapat melihatnya dengan tepat," paparnya.