Sebagai upaya bersama dalam mendukung terbentuknya suatu ekosistem yang dapat mengkoordinasikan semua upaya pemenuhan hunian agar berjalan secara optimal, termasuk upaya pendanaan kreatif, Pemerintah telah membentuk inisiatif Ekosistem Pembiayaan Perumahan di tahun 2023 ini, yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR.
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) telah dipercayakan sebagai Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan, yang akan menjadi wadah untuk berkoordinasi dalam memajukan industri perumahan di Indonesia. Ini termasuk kontribusi bersama dalam menciptakan industri perumahan yang berkelanjutan secara lingkungan, dengan tujuan untuk mempercepat transisi energi yang adil dan terjangkau yang sedang dijalankan oleh Pemerintah.
Pemerintah memiliki target untuk membangun 1 juta rumah hijau pada tahun 2030 dan mencapai 100% rumah bebas emisi karbon pada tahun 2050. Untuk mencapai ini, kerja sama dari semua pemangku kepentingan menjadi kunci utama, didukung oleh sumber pendanaan yang berkelanjutan, termasuk melalui pengembangan pendanaan campuran IGAHP yang akan diberikan kepada SMF.
Selanjutnya, pengembangan pembiayaan perumahan berbasis lingkungan atau pembiayaan perumahan hijau dapat menjadi solusi bagi Indonesia dalam menghadapi risiko perubahan iklim global. Negara-negara ASEAN rentan terhadap perubahan iklim, yang dapat memiliki dampak jangka panjang dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi, terutama di kawasan ASEAN.
"Pembiayaan perumahan hijau adalah salah satu instrumen keuangan inovatif yang sejalan dengan tujuan mengatasi perubahan iklim dan keberlanjutan. Ini akan meningkatkan program kepemilikan rumah dan renovasi dengan mempertimbangkan standar efisiensi energi. Ini masih merupakan konsep baru di Indonesia. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kita dapat belajar dari pengalaman Eropa dan Jepang, yang telah lebih dulu menerapkan konsep ini," tambah Ananta Wiyogo, Direktur Utama PT SMF.
Pada tahun 2022, Pemerintah berkomitmen untuk berperan aktif dalam mengembangkan regulasi, instrumen, dan kebijakan terkait. Pemerintah telah resmi meluncurkan Energi Transition Mechanism (ETM) Country Platform, sebagai bentuk koordinasi utama dan pendorong bagi transisi yang adil dan terjangkau di sektor energi Indonesia. Langkah-langkah transisi energi ini menunjukkan kesiapan Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya keuangan dalam sektor energi, yang dapat menyediakan sumber energi yang andal dan terjangkau sambil tetap berkomitmen pada perubahan iklim. Melalui inisiatif ini, Indonesia optimis dapat mengurangi sekitar 50 juta ton emisi karbon pada tahun 2030, atau 160 juta ton pada tahun 2040. ETM platform menunjukkan kesiapan Indonesia untuk memobilisasi sumber daya keuangan yang besar dalam sektor energi yang dapat diandalkan dan terjangkau. Langkah ini akan dilakukan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.