Diskusi ISI: Perubahan Arah Kebijakan AS Tekan Stabilitas Indo-Pasifik dan Uji Peran Indonesia

YOKALBAR - Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), lembaga kajian pertahanan dan keamanan yang berbasis di Jakarta, menggelar diskusi daring bertajuk “Spheres of Influence and Strategic Retrenchment: How Trump Reshapes Great Power Competition and Its Implications for the Indo-Pacific”.

Diskusi ini menghadirkan akademisi dan praktisi untuk mengulas perubahan orientasi kebijakan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden, Donald Trump serta implikasinya terhadap stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik.

Pembahasan menitikberatkan pada tahun pertama masa jabatan kedua Trump yang ditandai oleh kecenderungan retrenchment strategis, pendekatan transaksional terhadap negara-negara sekutu.

Di sisi lain, ISI turut membedah terkait penguatan konsep offshore balancing dalam merespons persaingan kekuatan besar, khususnya dengan China.

Peran AS dalam Kawasan Strategis Indo-Pasifik

Dalam diskusi tersebut, Dosen Defence Studies di King’s College London, Dr. Zeno Leoni menyatakan, pemerintahan Trump mendorong sekutu Amerika Serikat untuk memikul tanggung jawab keamanan yang lebih besar, tanpa sepenuhnya menarik diri dari kawasan-kawasan strategis utama.

Menurut Leoni, kawasan Indo-Pasifik tetap menjadi pusat gravitasi ekonomi dan strategis global, sehingga Amerika Serikat tidak mungkin melepaskan kepentingannya di wilayah tersebut.

Kondisi ini tercermin dari distribusi kekuatan laut Amerika Serikat, dengan sekitar 60 persen aset angkatan laut ditempatkan di Indo-Pasifik, serta perhatian berkelanjutan terhadap isu-isu strategis seperti Laut China Selatan dan Taiwan.

Namun demikian, gaya negosiasi yang agresif dan kerap tidak terprediksi terhadap sekutu dinilai berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap tatanan internasional berbasis aturan yang selama ini menopang stabilitas kawasan.

“Jika Amerika Serikat terus dipersepsikan sebagai aktor yang tidak konsisten, ketidakpastian akan menjadi kondisi permanen dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik,” kata Leoni.

Pengawasan Maritim dan Moderinisasi Kekuatan Laut

Dari perspektif pertahanan Indonesia, Kepala Pusat Studi Maritim Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Salim, S.E., M.Phil., M.Tr.Opsla., menilai retrenchment kebijakan luar negeri Amerika Serikat mendorong negara-negara kawasan, termasuk Indonesia, untuk memperkuat otonomi strategis melalui internal balancing.

Salim menekankan pentingnya peningkatan pengawasan maritim, modernisasi kekuatan laut, serta pembangunan infrastruktur pelabuhan dan armada guna menjaga stabilitas jalur pelayaran dan mencegah eskalasi konflik akibat salah perhitungan strategis.

Kerja sama regional, terutama melalui ASEAN, tetap dipandang krusial, namun perlu diimbangi dengan postur pertahanan nasional yang kuat dan mandiri.