Di Tengah Krisis Pupuk Global, Prabowo Justru Pangkas Harga 20% untuk Petani

Targetnya, seluruh kecamatan sentra pangan dapat terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026, sehingga pupuk tersedia tepat waktu dan mudah diakses.

Dari sisi ketahanan stok, pemerintah telah melakukan diversifikasi pasokan sejak 2025.

Ketergantungan pada satu jalur impor dikurangi, sehingga dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor dari China dapat diminimalkan.

Baca Juga: Harga Minyak Naik, OPEC+ Tambah Kuota Produksi pada Juni 2026

Dengan demikian, pasokan pupuk untuk musim tanam 2026 tetap terjaga.

Kebijakan ini diperkirakan mampu menurunkan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam.

Selain itu, akses pupuk diperluas bagi lebih dari 16 juta petani, sekaligus mengurangi potensi kelangkaan akibat distribusi yang tidak merata dan memperkuat posisi tawar petani terhadap fluktuasi harga gabah.

Keberpihakan Presiden Prabowo terhadap petani tidak berhenti pada penurunan harga pupuk.

Melalui Instruksi Presiden, pemerintah juga menyederhanakan regulasi distribusi yang selama ini menghambat penyaluran, sehingga pupuk bersubsidi dapat sampai ke petani secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga.

Di sektor hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Kebijakan ini menjamin petani tidak merugi setelah berproduksi, bahkan tetap memperoleh keuntungan di tengah tekanan harga global.

Dengan demikian, pemerintah hadir di dua sisi rantai produksi sekaligus: menekan biaya di hulu melalui subsidi dan deregulasi pupuk, serta menjaga pendapatan di hilir melalui jaminan harga gabah.

Pendekatan hulu-hilir ini menjadi pembeda utama kebijakan pertanian Presiden Prabowo dibandingkan sekadar respons jangka pendek.

Cadangan Pangan Aman

Mentan Andi Amran Sulaiman juga menegaskan bahwa ketahanan pangan Indonesia saat ini berada dalam kondisi kuat, meskipun dihadapkan pada ancaman El Niño dan ketidakpastian global.